A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 37

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 40

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 42

Berita | TEZ Capital and Finance

Berita

Menakar Potensi Nyata Pengampunan Pajak

2016-10-11 03:13:29     admin
bank1.jpg

Arwin Rasyid dan Winang Budoyo

Bankir dan Praktisi Perbankan

Bisnis Indonesia, 21 Juni 2016 

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampkanya sudah di depan mata. Saat ini RUU pengambilan Pajak tinggal menunggu pengesahan DPR.

Kalau tidak ada arah melintangRUU tersebut semestinya dapat disahkan akhir bulan ini, Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankan antara Juli – Desember tahun ini. Di beberapa kesempatan, baik Kementrian Keuangan maupun Bank Indonesia sudah mengungkapkan jumlah antara Rp560 TRILIUN ( VERSI Bank Indonesia ) dan Rp 3.500 – Rp 4.000 triliun menurut versi Kementrian Keungan.

Kita tidak perlu mempersoalkan perbedaan angka tersebut karena memang dihitung dengan menggunakan definisi dan sumber data yang berbeda. Satu hal yang pasti dari jumlah tersebut potensi penerimaan pajak pemerintah akan berada diantara Rp. 53,4 triliun dan Rp. 180 triliun.

Tulisan ini tidak akan mempertanyakan efektivitas program pengampunan pajak ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menaikan penerimaan negara, namun hanya mencoba menghitung kembali secara kasar potensi penerimaan berdasarkan pengamatn penulis berkecimpung di institusi keungan. Selain itu penulis mencoba melihat factor apa saja yang dapat mendorong orang untuk tertarik mengikuti program pengampunan pajak ini.

Dari hasil diskusi dengan beberapa Private Bankers di singapura, dana orang Indonesia yang berada di negeri singa ini dikatakan kurang dari Rp. 2,700 triliun atau sekitar US$200 miliar. Tentu saja angka ini sangat mudah diperdebatkan karena tidak didapatkan dari Penelitian yang komperehensif, hanya dari sekedar berbincang – bincang dengan bankres di Singapura. OK, katakanlah kita percaya dengan angka ini, maka jumlah yang akan di deklarasi dan atau repatriasi diperkiran hanya sejumllah Rp. 1,000 triliun dan dengan tax rate rata-rata 4% akan didapatkan penerimaan pajak sekitar Rp40 triliun.

Ini artinya, lapran hasil deklarasi dapat saja besar tetapi dana segar yang masuk dalam bentuk repatriasi akan jauh lebih kecil, yang menurut perkiraa penulis hanya sepertiganya. Hal ini karena pada dasarnya komposisi asset orang di singapura secara sederhana terbagi menjadi 6 aset yaitu (1) dana tunai, termasuk deposito, (2) obligasi dan reksadana obligasi, (3) sahan dan reksaadna saham, (4) investarsi yang berupa kepemilikan saham di suatu perusahaan, (5) real estate, (6) other investment seperti perhiasan, lukisan, dan universal life insurance.

Tentu saja ke enam jenis asset tersebut dapat di deklarasi, namun apakah semuanya dapat di repatriasi atau dengan kata lain aka nada dana baru yang akan masuk ke Indonesia? Mari kita bedah satu persatu.

Untuk jenis asset No. 1 sampai 3 memang dapat mendorong masuknya dana baru ke Indonesia. Sementara untuk jenis aset No. 5 dan 6 tentu saja hanya akan di deklarasi. Namun untuk asset yang berupa investasi dalam bentuk pemilikan saham di suatu perusahaan  (jenis aset No. 4) , perlu ditelusuri lebih lanjut apakah perusahaan tersebut sudah melakukan investasi di Indonesia atau tidak.

Penulis menekankan hal ini karena bila dilihat dari data penanaman Modal Asing (PMA) dari 2010 sampai maret 2016, maka PMA terbesar berasal dari Singapura dimana akumuasi PMA periode 2010 – 2015 mencapai US$35 Miliar atau sekitar 23% dari total PMA yang masuk.

 

Apabila ditamabh dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai tax heaven seperti British Virgin Island, Cayman Island, Luxemborg, Seychells, Mauritius maka dalam rentang waktu yang sama, akumulasi jumlah investasi negara tersebut mencapai US$41 Miliar atau sekitar 28% dari total PMA.

Pertanyaan selanjutnya apakah jumlah tersebut semuanya bersala dari perusahaan asli Singapura seperti Temasek atau sebenarnya merupakan dana milik orang Indonesia. Ini berarti dari harta orang Indonesia yang berjumlah US$200 Miliar di Singapura, sejatinya sebagian sudah berada di Indonesia, sehingga jumlah dana yang direpatriasi akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.

Masalah kedua, yang menarik untuk dilihat adlah besaran tax rate yang diberikan dalam program pengampunan pajak ini. Meskipun besarannya masih menjadi perdebatan di DPR, pemerintah seniri sudah mengajukan usulan yaitu antara 4% - 6% untuk deklarasi dan antara 2% -4% untuk repatriasi.

Penetapan besaran pajak ini menjadi penting dan harus ditetapkan secara berhati – hati karena kalua terlalu tinggi akan mengurangi minat orang untuk mengikuti program ini, sebaliknya bila terlalu rendah maka pemerintah akan kehilangan potensi mendapatkan penerimaan pajak.

Karena sejatinya, program pengampunan pajak ini bukan semata-mata untuk meningkatkan penghasilan pajak dalam jangka pendek (yang artinya harus dikenakan tax rate yang tinggi) , tetapi juga merupakan cara untuk meningkatkan basis pajak dalam periode menegah dan panjang.

Artinya program pengampunan pajak ini tidak saja mempunyai tujuan jangka pendek namun juga mempunyai tujuan jangka menengah dan panjang. Karena itulah maka pemerintah harus dapat mendorong upaya delarasi sebesar-besarnya dengan tax rate yang menarik karena pada dasarnya pemegang dana tersebut adalah orang-orang yang pandai menghitung untung dan rugi.

Terkat dengan pengusaha yang selalu jeli dalam menghitung untung dan rugi, apabila mereka merasa dan melihat bahwa tax rate yang dikenakan terlalu tinggi maka mereka akan berusaha mencari cara untuk tidak melakukan deklarasi.

Apalagi sekarang ini sudah banyak ide-ide yang diusulkan oleh konsultan maupun banker asing  mengenal bagaimana caranya untuk bersembunyi dan tidak perlu melakukan deklarasi, termasuk bagaimana caranya dapat menghindar dari Automatic Exchange of Information (pertukaran informasi) yang akan berlaku 2018. Namun besaran pajak itu sendiri tampknya masih kurang menarik untuk dapat membujuk dana-dana masuk ke Indonesia tanpa ada sweetener tambahan. Seperti kita ketahui, bank-bank di luar negeri, termasuk di Singapura, kerap memberikan loan value atas obligasi dan saham yang dipegang oleh nasabah, dimana dana pinjamannya itu dapat dipakai untuk membeli obligasi dan saham yang baru.

 

Sebagai ilustrasi, misalkan ada asset orang Indonesia sebesar US$1 juta dalam bentuk obligasi dengan kupon 5. Misalkan nasabah mendapatkan loan vaue sebesar 50%, maka dari aset US$1 juta dapat di leverage menjadi US$2 juta. Sementara kupon yang akan didapatkan adalah 5% untuk US$1 juta pertama dan 5% dikurangi 1% biaya pinjaman atau sama 4% untuk US$1 juta sisanya. Artinya kupon yang akan didapat sekarang menjadi naik 9%. Tentu saja ilustrasi ini sangat sederahan, namun yang ditekankan di sini adalah bahwa nasabah akan mendapatkan kupon yang lebih besar dengan adanya loan value.

Di sinilah peran OJK sebagai pelengkap untuk dapat mensukseskan program pengampunan pajak, yaitu dengan memberikan dukungan kepada sektor perbankan untuk dapat membuat produk sejenis loan value yang dapat memberikan return yang lebih menarik. Ini terkait dengan rencana bahwa dana repatriasi akan ditahan selama 3 tahun di beberapa bank dan manajemen invetasi yang akan ditunjuk. Karena pada intinya, sebagai kompensasi dananya akan ditahan selama 3 tahun, maka pemilik dana dapat diberikan pemanis tambahan dalam bentuk ikuiditas. Selain akan memberikan imbal hasil yang lebih menarik, produk loan value ini akan lebih menggairahkan sektor perbankan karena akan mendorong pertumbuhan kredit dan juga pendalaman sektor keuangan.

OJK juga dapat mencari dan menghitung semua pinjaman perbankan domestic yang dijamin skema standby Letter of Credit (SLBC), dapat diduga bahwa semua pinjaman SLBC adalah dan yang berada di luar negeri yang artinya dana tersebut sebagian sudah berada di Indonesia. Ilustrasi berikut dapat mempermudah pemahaman, misalkan ada dana sebesar US$1 juta  yang akan mendapatkan SLBC sebesar US$500.000.

Dari ulasan di atas, dapat dijadikan ilustrasi kasar bahwa potensi dana repatriasi akan lebih kecil dari yang diperkirakan oleh pemerintah karena sejatinya sebagian (kalua tidak mau dikatakan sebagian besar) sebenarnya sudah berada di Indonesia dalam berbagai bentuk aset keuangan. Dalam hal ini kita tidak perlu lagi mempersoalkan berapa jumlah dana yang akan di deklarasi  dan di repatriasi, karena ada hal yang lebih penting yaitu bagaimana memaksimalkan dana yang akan di repatriasi melalui upaya deklarasi sebesar-besarnya.

OJK sebagai pengawas intitusi keuangan di Indonesia dapat mendukung Pengembangan produk-produk keuangan yang lebih menarik yang akan mendorong kembalinya dana-dana orang Indonesia di luar negeri untuk masuk ke Indonesia. OJK dapat mengeluarkan aturan tambahan yang mendorong obligasi dan saham yang di deklarasi nantinya harus dikelola oleh perusahaan sekuritas nasional.

Artinya komisi dari transaksi yang selama ini dinikmati oleh sekuritas local, ini tentu saja akan lebih menggairahkan sektor keuangan dalam negeri.  Satu hal lain yang penting digali dari program pengampunan pajak ini adalah bagaimana menggali aset dari dalam neger, karena porsi underground economy indonesia masih cukup besar. Pemerintah sudah menyadari hal ini yang salah satunya ditunjukkan dengan upaya mendorong Usaha kecil dan Menenghah (UKM) untuk mengikuti program ini.

Yang terpenting adalah bagaimana mendorong agar dana yang berptar di underground economy pada akhirnya dapat masuk atau tetap berada dalam system keuangan di Indonesia. Di Amerika Serikat, underground economy diperkirakan  mencapai 20% dari PDB. Dapat kita bayangkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang tentunya mempunyai presentase Underground economy yang lebih besar, yang menurut penulis bisa jadi mencapai 40% - 50% dari PDB. Ini merupakan potensi basis pajak yang sangat besar yang tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak pemerintahan di masa yang akan datang.

Dana undergrpund econoy ini sebagian sudah masuk dalam system perbankan dalam bentuk simpanan perorangan (tabungan maupun deposito). Simpanan perorangan diperkirakan mencapai 40% dari dana pihak ketiga (DPK) system perbankan, artinya dengan DPK yang mencapai lebih dari Rp. 4.000 triliun, maka simpanan perorangan paling tidak mencapai Rp. 1.600 triliun, yang selama ini menikmati undang-undang Kerahasiaan Bank. Mengingat potensi Underground economy yang besar ini sebaiknya tidak dikeluarkan peraturan yang dapat menakut-nakuti mereka dan membuat mereka keluar dari system perbankan serta kembali menempatkan dana mereka di bawah bantal.

Dengan sisa waktu yang sudah dekat dan periode pelaksanaan program pengampunan pajak yang hanya tersisa 6 bulan untuk tahun ini; maka masing-masing pemangku kebijakan perlu mempererat kerja sama untuk menjamin keberhasilan program ini. Dan selanjutnya institusi keuangan pasti akan mengikutinya.

*Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis.